MPR Minta Maaf Soal Polemik Lomba Cerdas Cermat , Juri Dan MC Dinonaktifkan

finfeng.com – MPR Minta Maaf Soal Polemik Lomba Cerdas Cermat , Juri Dan MC Dinonaktifkan, Sekretariat Jenderal MPR RI secara resmi menyampaikan permohonan maaf dan menonaktifkan dewan juri serta pembawa acara (MC) atas kesalahan penilaian lomba cerdas cermat (LCC ) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kronologinya sebagai berikut :

Ketidakpastian Penilaian Juri: Kontroversi terjadi pada babak final yang mempertemukan SMAN 1 Pontianak (Grup C), SMAN 1 Sambas (Grup B), dan SMAN 1 Sanggau.
Jawaban Sama, Nilai Berbeda: Juri memberikan nilai minus lima bagi Grup C terkait jawaban proses pemilihan anggota BPK. Namun, juri yang sama memberikan nilai 10 kepada Grup B yang memberikan jawaban serupa.
Ditolaknya Bukti Digital: Perwakilan SMAN 1 Pontianak sempat melayangkan protes keras dan guru pendamping ingin menunjukkan bukti rekaman siaran YouTube. Namun, dewan juri menolak intervensi tersebut dengan alasan hanya peserta yang boleh menyampaikan keberatan.
Alasan Artikulasi: Pihak juri sempat berdalih bahwa pengurangan nilai dilakukan karena artikulasi jawaban peserta kurang jelas terdengar. Di sisi lain, ucapan MC saat menanggapi protes peserta dinilai netizen tidak bijak sehingga memicu kemarahan publik
Langkah Tindak Lanjut dari MPR RI salah satunya Penonaktifkan Personel.
1. Penonaktifan Personel: Dua juri yang dinonaktifkan adalah Indri Wahyuni dan Dyastasita Widya Budi. Pembawa acara Shindy Lutfiana juga turut dinonaktifkan.
2. Permintaan Maaf Terbuka: Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman serta MC Shindy Lutfiana telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kelalaian yang melukai sportivitas kompetisi.
3. Evaluasi Total: MPR RI berkomitmen melakukan investigasi internal dan mengevaluasi menyeluruh aspek teknis perlombaan. Hal ini mencakup mekanisme verifikasi jawaban, sistem penilaian artikulasi, hingga tata kelola penyampaian keberatan peserta.
4. Wacana Lomba Diulang: Anggota MPR dan Komisi X DPR RI mengusulkan agar perlombaan tingkat Kalimantan Barat diulang demi menjamin keadilan bagi para pelajar.